Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2012 khususnya yang terkait dengan penghapusan dikotomi layanan kediklatan (PNS dan Non PNS), tentunya harus direspons oleh seluruh jajaran diklat dengan berupaya mengembangkan berbagai program kediklatn dengan pendekatan dan metode penyelenggaraan diklat bagi mendukung kemudahan akses dan pemerataan kesempatan diklat kepada seluruh pegawa.

Salah satu metode penyelenggaraan diklat yang secara teoretis cukup memiliki peluang untuk mendukung kemudahan akses dan pemerataan kesempatan diklat kepada seluruh pegawai adalah model Diklat Jarak Jauh (DJJ) online. Dengan model diklat ini dimungkinkan bagi setiap pegawai untuk dapat meng-update kompetensinya kapan saja dan dimana saja, tanpa harus meninggalkan tugasnya sehari-hari.

Ada beberapa alasan  yang mendorong dikembangkannya diklat jarak jauh online. Pertama rendahnya kesempatan yang dimiliki para pegawai untk memperoleh layanan diklat. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Semarang berjumlah 30.476 orang. Apabila setiap tahun mereka harus memperoleh satu kesempatan diklat maka membutuhkan jumlah diklat sebanyak 900 angkatan dengan jumlah peserta setiap angkatan 35 orang padahal BDK Semarang hanya baru memiliki kapasitas sekitar 120 angkatan per tahun. Dengan kapasitas seperti itu para pegawai hanya memiliki kesempatan diklat 7.5 tahun sekali. Apalagi ketika para pegawai Non-PNS juga harus memperoleh kesempatan diklat maka angka kesempatan untuk mengikuti diklat (training rate) sangat rendah.

Masih terkait dengan alasan pertama, pegawai terutama guru membutuhkan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatakn kompetensi dan berdampak terhadap perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan golongan. Bagi guru golongan III/a membutuhkan angka kredit pengembangan diri sebanyak 3 poin utnuk dapat naik ke golongan III/b. Untuk memperoleh angka tersebut apabila melalui diklat membutuhkan sertifikat diklat dengan bobot di atas 180 jam pelajaran.  Semakin tinggi golongannya maka makin tinggi angka kredit yang dibutuhkan.

Ketiga, teknologi informasi dalam genggaman namun belum digunakan untuk belajar. Para pegawai hanya baru memanfaatkan IT untuk bekerja dan berkomunikasi, bahkan banyak yang memanfaatkannya untuk bermain-main. Saatnya teknologi informasi digunakan untuk yang meningkatkan kompetensi.

Keempat, kebijakan kediklatan Kementerian Agama melalui KMA Nomor 4 Tahun 2012 memungkinkan diselenggarakannya DJJ. Selain itu  kapasitas SDM tutor dan administrator DJJ di BDK Semarang bisa dioptimalkan.

Keempat alasan tersebut memberikan isyarat untuk melakukan sebuah inovasi peningkatan pelayanan kediklatan kepada para pegawai menggunakan ragam model dan pendektan yang berbeda. Salah satu ragam model diklat tersebut adalah Diklat Jarak Jauh Online.


Last modified: Friday, 11 January 2019, 7:17 AM